Media Informasi Subang

Udara di berbagai wilayah Tanah Air semakin hari kian menyengat. Tak berlebihan jika banyak warga masyarakat yang mengeluh dan gelisah. Bukan hanya pada siang hari, malam hari pun panas masih tetap terasa. Membuat tidur pun menjadi kurang nyenyak karena tubuh kerap bermandikan keringat.

Ini pula yang mendorong banyak pemilik mobil dan pemilik rumah memasang AC atau memperbaiki pendingin ruangan yang sudah tidak terasa dingin. Kontan, penyedia atau pebisnis AC mendapat sedikit limpahan rejeki.

Selidik punya selidik, suhu panas yang dirasakan di berbagai wilayah Tanah Air ternyata lebih panas dari biasanya. Bahkan, dari percakapan yang terjadi di kalangan masyarakat, suhu bisa mencapai 35 derajat celcius.

Lebih gila lagi, seperti dilansir dari Badan Metereologi Geofisika (BMG) Maritim Tanjung Perak, Surabaya, suhu tertinggi di Surabaya antara pukul 13.00-14.00 WIB bisa mencapai 40 derajat celcius atau hampir mendekati suhu udara di Mekkah, Arab Saudi, yang pada saat musim panas suhunya berkisar 42-45 derajat celcius.

Seperti dilansir dari detikcom, Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi Publik BMG, Kukuh Ribudianto mengatakan, peningkatan suhu sepekan belakangan, selain karena posisi matahari yang saat ini tepat berada di atas pulau Jawa, awan yang menghalangi radiasi matahari juga tidak ada. Sehingga sinar matahari menyinari bumi tanpa pelapis.

Jika terus-terusan seperti ini, jelas masyarakat Tanah Air bisa kerepotan. Suasana panas tak hanya dalam hal politik saja ternyata sudah merambah ke wilayah lain. Untung saja, tak seperti di Timur Tengah, air masih bisa dikonsumsi sepuasnya. (*)

Foto: Triono/detikcom

Nantinya, istri-istrinya tersebut akan dikumpulkan Syekh Puji di lingkungan ponpes Miftahul Jannah, miliknya. Di lingkungan ponpes setiap istri akan punya tugas masing-masing. Misalnya istri pertamanya, Ummi Hani (26), yang ditugasi mengurus ponpes. Sedangkan Ulfa, sejak 19 Oktober 2008 diserahi tugas mengelola PT Silenter, yang bergerak dalam bidang pembuatan kaligrafi dari kuningan. Di perusahaan tersebut Ulfa duduk sebagai general manager.

Begitu juga dua cilik yang pekan ini akan dinikahinya. Keduanya, kata Syekh Puji, bakal menangani usaha-usaha yang ia miliki. “Mereka bakal mengurusi usaha yang saya miliki. Makanya akan saya didik,” jelas Puji.

‘Kumpul-kumpul bocah’ ala Syekh Puji sekalipun mendapat kecaman LSM perlindungan anak dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak membuat Syekh Puji bergeming. Pria brewokan ini mengaku kalau langkahnya sesuai dengan ajaran agama.

Tapi menurut pandangan Dosen Psikologi Politik Pasca Sarjana Universitas
Indonesia (UI) Hamdi Muluk alasan itu hanya sebagai tameng belaka. Sebab secara psikologi, prilaku Syekh Puji bisa dikatakan pengidap peadophilia.

“Paedophilia adalah sifat kejiwaan manusia yang mempunyai ketertarikan kepada anak di bawah umur,” jelasnya kepada detikcom.

Pengidap penyakit ini, kata Hamdi, punya ciri-ciri antara lain, ia punya ketertarikan seksual terhadap anak-anak, baik itu balita atau anak belum akal baligh. Dan ia menyukai seks yang jarak umurnya jauh berbeda.

Dari ciri-ciri tersebut Syekh Puji bisa dibilang masuk dalam kriteria paedophilia. Sebut saja selisih usianya dengan Ummu Hani, istri pertamanya. Usia Syekh Puji saat ini menginjak 43 tahun. Sedangkan Ummu Hani baru berusia 26 tahun. Jadi usia Syekh Puji dan Ummu Hani berjarak 17 tahun. Dan sekarang ia ingin menikahi gadis berusia 12, 9, dan 7 tahun.

Rektor UIN Jakarta, Prof. Azumardi Azra juga sependapat dengan Hamdi Muluk.
Menurutnya, agama seharusnya tidak dijadikan alasan pembenaran oleh Syekh Puji. Secara fiqih memang wanita bisa dinikahi setelah dewasa, tandanya ya menstruasi. Tapi kan ada UU Perkawinan yang mengatur batas umur minimal 17 tahun, kalau di bawah itu ya artinya menikahi anak-anak,” jawab dia usai jadi pembicara dalam diskusi yang digelar Yapto Centre di Jakarta, Kamis (23/10/2008).

Dengan demikian prilaku sang syekh ini sebenarnya bisa dikenai sanksi hukum.
Sebab selain telah melanggar UU Perlindungan Anak, ia juga bisa dijerat Pasal 288 KUHP. Namun bisakah syekh dipidanakan?

“Seharusnya bisa. Polisi harusnya melakukan penyidikan terhadap kasus ini,” jelas pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi detikcom.

Kendala polisi, imbuh Bambang, hanya di pihak keluarga anak-anak tersebut. Untuk itu, polisi harus melibatkan LSM, seperti Komnas Perlindungan Anak untuk menjadi jembatan. Yang terpenting anak-anak tersebut bisa diselamatkan. Sebab bila hal pernikahan anak-anak di bawah umur dibiarkan, UU Perlindungan Anak jadi tidak berarti.

Padahal di negara liberal seperti Amerika perlindungan terhadap anak mendapat perhatian sangat serius. Misalnya kasus sekte poligami di Texas, Amerika. Sekte yang dipimpin Warren Jeffs merupakan pecahan gereja Mormon yang penganut poligami.

Meski Warren dan pengikutnya selalu memakai dalil agama terkait aktivitasnya, namun April 2008 lalu, Warren dan pengikutnya ditangkap karena dianggap telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Aparat Departemen Keselamatan Publik Texas dalam pengeledahan di area ranch
(peternakan) milik sekte poligami menemukan 400 anak-anak di lokasi tersebut. Mereka sengaja dipelihara di ranch tersebut untuk mau melakukan hubungan seks saat memasuki masa pubertas.

Otoritas setempat juga mendapati bukti, kalau anak gadis berusia 13 tahun
dinikahkan secara spiritual kepada pria yang sudah mempunyai beberapa istri.
Selain itu sejumlah gadis muda yang hamil dan baru melahirkan juga ditemukan di kompleks tersebut.

Apakah prilaku Syekh Puji bisa dikategorikan seperti sekte poligami di Texas? Mungkin jauh berbeda. Tapi yang jelas, Syekh Puji telah melanggar UU Pernikahan, KUHP serta UU Perlindungan Anak.Krimonolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, polisi kalau sudah mengetahui pernikahan Syekh Puji dengan gadis di bawah umur harus segera beraksi. “Polisi harus segera bertindak. Tidak perlu menunggu laporan lagi,” tegasnya.

sumber: detik.com

Diambil dari : www.karodalnet.blogspot.com

Apa jadinya kota Batam jika para pelajar SMP di kota ini mulai mengenal istilah seks bebas dan melakukan pesta seks tanpa adanya rasa malu? Pesta seks para pelajar SMP ini dilakukan pada hari Sabtu (18/10) di Hotel Singapura, Jodoh. Di dalam kamar ini ketiga pasangan melakukan pesta seks dengan tanpa rasa risih dan malu, nafsu seakan menutupi syaraf malu ketiga pasangan tersebut.

US (14), NA (14) dan TA(14) adalah tiga orang siswi kelas II di sebuah SMP di Batam. Ketiganya bersama dengan pasangan masing-masing Hafiz (17), Rizki (18) dan Dede (17) menyewa sebuah kamar di hotel tersebut dan melakukan aksi persetubuhan tanpa batas di tempat tersebut.

“Kami berganti-gantian memanfaatkan ranjang hotel. Kadang ada yang di kamar mandi dan juga di lantai. Cuma Dede saja yang tidak melakukan hal tersebut. Ia hanya asyik bercumbu sembari menonton televisi,” kata Hafiz dengan santai.

Ia menuturkan ketika satu pasangan tengah beraksi di lantai, pasangan yang lainnya terpaksa menggunakan kamar mandi. Adegan tersebut saling terlihat oleh pasangan lainnya dan mereka tidak merasakan risih dengan tatapan mata pasangan lainnya.

“Kita tidak melakukan pergantian pasangan, jadi tidak jadi masalah jika terlihat oleh yang lain,” tambahnya sembari tersenyum.

Aksi ‘bongkar muat’ ini mereka lakukan semalam suntuk tanpa mengenal lelah. Pada awalnya aksi mereka tidak diketahui oleh orang tua mereka, karena orang tua ketiga pelajar ini hanya melaporkan kaburnya anak mereka. Namun penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menunjukkan kejadian luar biasa mengejutkan ini.

Akibat kejadian ini, Hafiz dan Rizki kini harus menjalani pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Beruntung bagi Dede yang tidak ikut terjerat karena orang tua Ta tidak melaporkan kejadian ini ke polisi.

“Hafiz dan Rizki kita jerat dalam pelanggaran dua pasal, yakni pencabulan dan perlindungan anak,” kata Kapolsek Sekupang, AKP Benny Alamsyah.

Sumber: kepritoday.com

MI/IWAN KURNIAWAN

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan dipastikan menempuh upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembatalan SK Gubernur Jabar tentang penetapan kuota haji.

Dalam surat Fatwa Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji di Jabar Tahun 1429  H/200 M tertulis Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyampaikan agar gubernur Jabar menempuh upaya hukum yang tersedia, yaitu mengajukan banding terhadap putusan  perkara Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/G/2008/PTUN-BDG dan Nomor: 58/G/2008/PTUN-BDG terkait kuota haji di Jabar.

“Atas pedoman dari fatwa MA tersebut, saya akan menempuh upaya dan langkah banding atas putusan PTUN Bandung terkait masalah kuota haji,” ujar Heryawan saat konfrensi pers, di Jl Diponegoro, Bandung, Jabar, Rabu (10/9).

Ia mengatakan selama proses banding berjalan, pendaftaran haji tetap akan tetap berjalan hingga terdapat putusan banding dari PTUN. “Semoga proses banding berjalan cepat sehingga mendapatkan hasil bagi semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya,” tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah Jabar akan melakukan verifikasi data penduduk para calon haji yang akan berangkat. Bila ditemukan manipulasi data kependudukan, pihak bersangkutan akan dibatalkan keberangkatannya. “Verifikasi akan dilakukan sesegera mungkin untuk melihat kembali jumlah data kependudukan di masing-masing kabupaten/kota,” tegas Heryawan.

Lebih lanjut, gubernur menghimbau kepada semua pihak untuk tetap bersabar dan menghormati semua proses hukum serta kebijakan yang tengah berjalan. “Apalagi masalah haji adalah terkait dengan ibadah suci yang harus didasari kepada kejujuran dan ketakwaan kepada Allah SWH,” tuturnya.

Seusai jumpa pers, Heryawan enggan memberikan komentar dan tanggapan terhadap pertanyaan wartawan baik dari media elektronik maupun cetak. “No comment,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintah Provinsi Jabar Tjatja Kuswara menuturkan kuota haji Jabar tahun 2008 adalah sebanyak 37.366 orang. Sementara, data yang ada hingga (9/9) baru 35.046 orang. “Yang telah melunasi sebanyak 35.046 orang, berarti masih tersisa sebanyak 2.320 orang yang belum melunasi,” katanya.

Untuk itu, jadwal pelunasan pertama, lanjutnya, berakhir pada (10/9). “Sisanya kita akan mengambil data ke Kanwil. Dan kemungkinan akan dijadikan bahan pertimbangan bagi yang sisanya berdasarkan pembagian skala prioritas. Kemungkinan terbanyak adalah Kota Bekasi, Depok, Bogor, Cimahi, Bandung dan Cirebon,” jelasnya.

Pembagian itu, lanjutnya, berdasarkan banyaknya antrian (waiting list) dengan menggunakan rumus tertentu. “Kami akan menggunakan rumus untuk pembagian kuota secara adil untuk kabupaten/kota di Jabar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan perpanjangan pelunasan, rencananya akan dimulai pada Senin 15 Sepertember mendatang. “Perpanjangan alokasian dapat dilaksanakan dua hingga tiga hari kedepan. Setelah itu, angka kuota akan dikirim ke Departemen Agama pusat untuk diprotek ke sistem kuota haji sehingga calon yang terdaftar dapat berangkat sesuai daerah masing-masing,” jelasnya.

(mediaindonesia.com)

Umar S Bakry

Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebutkan, dari sekian banyak partai baru yang ikut Pemilu 2009, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai partai baru paling dikenal.

Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry di Jakarta, Senin (6/10) mengemukakan, berdasar jajak pendapat pada 20-27 September 2008 di 15 kota besar di Indonesia terhadap 400 responden, Gerindra dan Hanura menduduki peringkat teratas dari sepuluh partai baru peserta Pemilu 2009.

“Dari 400 responden, 65,4 persen mengaku mengenal Gerindra dan 51,9 persen mengenal Hanura, dibandingkan delapan partai baru lainnya,” ungkap Umar.

Dia menambahkan, di luar Gerindra dan Hanura tidak ada satu partai baru pun yang popularitasnya melewati angka 30 persen.

Di tempat ketiga diduduki Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dengan 28,2 persen responden, diikuti Partai Nasional Rakyat Nasional (PPRN) di tempat keempat dengan peroleh suara 24,4 persen, dan di tempat kelima ditempati Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) dengan 24,2 persen suara.

Sementara itu, Partai Kedaulatan dengan peraihan suara 22,9 persen berada di posisi keenam, Partai Kebangkitan Nasional Ulama di posisi ketujuh dengan 20,1 persen, Partai Matahari Bangsa 17,6 persen, Partai Barisan Nasional (PBN) 17,3 persen dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 13 persen.

“Sementara itu partai-partai baru lainnya hanya meraih suara kurang dari sepuluh persen,” kata Umar.

Berdasar hasil jajak pendapat tersebut, lanjut dia, menunjukkan partai-partai baru belum efektif memanfaatkan masa kampanye yang sudah berlangsung tiga bulan untuk mensosialisasikan eksistensinya.

“Jika dalam sisa waktu enam bulan mayoritas partai baru tidak merubah strategi sosialisasi dan kampanye yang lebih efektif lagi, maka bukan tidak mungkin mereka akan menuai hasil mengecewakan dalam Pemilu 2009,” kata Umar.

Terkait Gerindra dan Hanura, selain didukung strategi kampanye dan sosialisasi yang baik berbasis finansial kuat, nama besar dan populer dua mantan petinggi TNI di dua partai itu menjadi modal efektif bagi tingginya popularitas kedua partai tersebut.

Gerindra didukung Prabowo Subianto yang poplaritasnya sebagai capres cukup meroket, demikian juga Hanura yang dipimpin Wiranto yang pernah berlaga di bursa capres Pemilu 2004.]

(inilah.com)

Prijanto (inilah.com/subekti)

Inspeksi mendadak di kalangan pejabat terhadap birokrasi acap dilakukan setiap seusai libur panjang digelar. Ancaman sanksi untuk yang bolos, tidak ringan. Efektifkah sidak ala pejabat terhadap staf birokrasi?

Awal kerja pasca libur lebaran yang dimulai sejak 29 September hingga 5 Oktober lalu, di sejumlah instansi diadakan sidak oleh pimpinan masing-masing lembaga. Di pemerintah provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Prijanto langsung turun ke lapangan menyidak birokrasi di wilayah lingkungan kerjanya.

Dalam sidak tersebut, Prijanto menegaskan, pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap PNS yang tidak masuk di awal kerja ini. “Orangnya yang bolos, telat dan lain-lain. Tidak ada toleransi. Salah ya salah, sesuai hukum,” tandasnya, Senin (6/10) di Balaikota, Jakarta.

Lain lagi dengan di Kejaksaan Agung RI. Dalam sidak yang dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan, Darmono, di hari pertama kerja, 10% PNS di lingkungan Kejaksaan bolos kerja. Namun demikian, Darmono enggan mengatakan jika 10% adalah PNS yang tidak displin. “Mereka ada yang tugas luar, cuti, sakit dan lainnya,” jelasnya. Menurut dia, bagi yang bolos kerja ada sanksi mulai dari teguran (tulis dan lisan) hingga sanksi berat.

Menanggapi tradisi sidak yang acap dilakukan pascalibur, guru besar Ilmu Administrasi Negara Univeristas Indonesia (UI) Eko Prasojo menegaskan, tradisi sidak sama sekali tidak efektif untuk meningkatkan kinerja PNS. “Sidak tahunan tidak memiliki dampak signifikan bagi kinerja birokrasi,” tegasnya pada Senin (6/10) di Jakarta.

Menurut dia, budaya kerja malas yang menghinggapi sebagaian kalangan PNS sulit diubah hanya dengan sidak yang bersifat temporer dan rutinitas. “Sidak tidak menyentuh persoalan mendasar di birokrasi kita,” cetusnya.

Senada dengan Eko, pengamat birkorasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy V Salomo, menilai sidak harusnya tidak hanya berlaku di saat pascalibur panjang saja. Menurut Roy, harusnya sidak atau pengawasan dilakukan setiap saat terhadap kinerja PNS. “Seakan-akan waktu ini saja yang penting. Lalu di hari yang lain bagaimana,” cetusnya.

Menurut Roy, harusnya pemerintah memiliki sistem sepanjang tahun yang komprehensif untuk mengawasi kinerja PNS. Menurut dia, sistem penilaian saat ini tidak memiliki basis indikator yang jelas dalam penilaian kinerja PNS. “Evaluasi saat ini lebih faktor kasihan dan itu sangat subjektif,” ujarnya.

Menurut dia, proses reward and punishment terhadap PNS juga tidak memiliki standar yang jelas. Menurut dia, reward yang ada saat ini dipukul rata tanpa mempertimbangkan prestasi seseorang. “Kalaupun ada punishment terhadap PNS yang bolos, itu harus konsisten dan jangan hanya saat ini saja,” cetusnya.

Dalam kesempatan tersebut Roy juga menegaskan, kinerja anggota DPR tidak perlu ditanya perihal kedispilinan waktu. Hal ini terkait dengan hari pertama kerja ini, anggota parlemen masih sepi hadir di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. “DPR sebagai lembaga jangan jadi contoh (buruk) dari segi moral,” tegasnya.

Sidak oleh petinggi instansi pemerintahan tampaknya hanya menjadi pencitraan bagi pimpinan lembaga tersebut. Harusnya pemerintah memiliki pedoman dan aturan baku perihal kedisplinan kinerja PNS. Tidak terkecuali wakil rakyat yang selalu mengacuhkan disiplin kerja seperti saat ini pascalibur panjang lebaran.

R Ferdian Andi

(inilah.com)

Warga kembali heboh dengan video yang memperlihatkan adegan mesra seorang dokter di Rumah Sakit Mokopido Tolitoli, Sulawesi Tengah dengan pasiennya yang masih siswi kelas dua sekolah menengah kejuruan. (SMK).  Video yang beredar melalui telepon seluler sejak tiga hari terakhir ini berdurasi 10 menit.

Seperti dilansir dari beberapa sumber, dalam video terlihat, sang dokter tengah duduk santai sambil memeluk dan menciumi pasiennya bernama Sandra yang tampak tenang dengan aksi sang dokter bedah itu. Bahkan, si pasien terlihat santai dan sesekali tertawa ketika dipeluk dan dicium oleh si dokter.

Diduga perbuatan mesum itu dilakukan di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Mokopido. Dokter Engelbert sendiri tidak menyangkal kalau dalam video itu dirinya. Ia bahkan mengaku kenal dekat dengan Sandra sejak dua tahun silam. Pria ini kaget saat mengetahui videonya beredar melalui telepon genggam. Polisi masih menyelidiki kasus ini.(*)

Pelanggan Telkomsel kini berkesempatan menikmati beragam konten dari serial TV terkenal The Simpsons. Layanan ini merupakan kerjasama eksklusif Telkomsel dengan mitra bisnis lokal Jamba, Jump-Up, salah satu konten provider terbesar dan terkemuka di dunia.

Cukup dengan akses *543# pelanggan dapat langsung menikmati beragam konten khas The Simpsons, seperti celetukan Homer, True Tone, NSP, dan Wallpaper. VP Marketing and CRM Telkomsel Hendri Mulya Sjam mengatakan, “The Simpsons telah menjadi fenomena dunia lewat kehadirannya di berbagai media hiburan mulai dari TV, film, maupun video game konsol yang popular, tetapi belum di ponsel.”

Saat ini Indonesia dilaporkan telah memiliki ratusan content provider, 108 diantaranya telah melakukan kerjasama dengan Telkomsel dalam menghadirkan 3.000 jenis konten layanan. Bahkan lebih dari 16 juta pelanggan Telkomsel telah menikmati ragam layanan konten yang dihadirkan Telkomsel bersama mitra content provider-nya. (*)